Krisis Global dalam APBN 2009

Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan sepuluh perintah dalam menghadapi krisis finansial yang diimplementasikan antara lain dengan melakukan buyback saham-saham BUMN dan SUN, pemerintahan SBY-JK juga mengeluarkan langkah untuk ”mengamankan” anggaran (APBN 2009). Kebijakan tersebut sebagaimana tercantum dalam Ayat Dua Pasal 23 RAPBN 2009, pemerintah dapat melakukan sejumlah langkah apabila telah menyampaikan usulannya kepada DPR.

Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan sepuluh perintah dalam menghadapi krisis finansial yang diimplementasikan antara lain dengan melakukan buyback saham-saham BUMN dan SUN, pemerintahan SBY-JK juga mengeluarkan langkah untuk ”mengamankan” anggaran (APBN 2009). Kebijakan tersebut sebagaimana tercantum dalam Ayat Dua Pasal 23 RAPBN 2009, pemerintah dapat melakukan sejumlah langkah apabila telah menyampaikan usulannya kepada DPR. Langkah tersebut berupa ; 1. melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2009; 2. melakukan pergeseran anggaran belanja antar program, antar kegiatan dan atau antar jenis belanja dalam satu kementerian atau lembaga dan atau antar kementerian dan lembaga; 3. penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi karena sasaran program atau kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai; 4. menerbitkan SBN yang melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun yang bersangkutan; 5. penarikan dana pembiayaan siaga dari sumber pinjaman bilateral maupun multilateral.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam revisi RUU APBN 2009 yang diajukan pemerintah dan telah disahkan oleh DPR pada akhir bulan Oktober kemarin. Pertama, tentang penerbitan SBN yang melebihi pagu yang ditetapkan APBN. Meskipun pemerintah sudah menurunkan target penerbitan SBN pada tahun 2009 dari Rp103,5 triliun menjadi Rp54,7 triliun, munculnya kebijakan tersebut memberikan kelonggaran bagi pemerintah untuk tetap menerbitkan SBN dalam jumlah yang besar. Strategi tersebut dibutuhkan mengingat tingginya jumlah pinjaman luar negeri yang akan jatuh tempo pada tahun 2009 sebesar Rp60,82 triliun dan ditambah dengan jumlah SUN yang jatuh tempo sebesar Rp39,05 triliun.

Di sisi lain jumlah cadangan devisa negara juga telah terkuras sebesar 4,1 miliar dollar AS lebih, dari 56,6 miliar dollar AS menjadi 52,5 miliar dollar AS untuk melakukan intervensi terhadap nilai tukar mata uang agar nilai rupiah tidak terus merosot. Nilai tersebut pun diragukan, karena diperkirakan BI telah menghabiskan 15-20 miliar dollar AS.

Pasal 23 tersebut memberikan kelonggaran bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN lebih banyak dari yang ditargetkan dalam APBN meskipun resiko dan cost of borrowing penerbitan SBN semakin mahal sebagai akibat dari krisis yang terjadi saat ini. Tidak hanya kenaikan suku bunga Libor yang ditanggung pemerintah, tetapi juga kenaikan yield (imbal hasil) yang disebabkan oleh naiknya premi risiko akibat krisis subprime mortgage serta ekpektasi kenaikan inflasi akibat naiknya harga minyak dan komoditas di pasar internasional.

Bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah tidak hanya melindungi kepentingan pemodal besar (baca: asing) dengan kebijakan buyback saham dan SUN, tetapi juga berani mengambil kebijakan yang semakin memperbesar resiko krisis global yang akan berdampak pada Indonesia. Bertambahnya penerbitan SBN diperlukan karena semakin besarnya defisit dan kebutuhan refinancing (sebagian) PLN yang jatuh tempo. Strategi pengelolaan utang pemerintah saat ini yang dilakukan hanya melalui mekanisme pasar diantaranya dengan melakukan reprofiling, debt swap, dan buyback.

Di tengah kondisi pasar derivatif yang tidak stabil saat ini restrukturisasi utang melalui mekanisme pasar merupakan hal yang paling beresiko. Pada hasil buyback SUN yang dilakukan pemerintah pada tanggal 30 Oktober kemarin pembelian pemerintah hanya sebesar Rp41 milyar yang jauh lebih kecil dari penawaran pemegang surat utang sebesar Rp1,247 trilyun. Hal ini membuktikan lemahnya kepercayaan pemegang SUN pemerintah Indonesia. Bagi para investor, saat ini yang paling aman adalah mengejar SUN yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika karena dianggap investasi surat utang yang paling aman.

Kedua, berkaitan dengan penarikan dana pembiayaan siaga dari sumber pinjaman bilateral maupun multilateral yang sampai saat ini komitmen pinjaman siaga baru didapat dari Bank Dunia sebesar USD 2 milyar. Langkah pemerintah untuk tidak meminjam pada IMF bisa jadi hanya disebabkan untuk menghindari sentimen negatif yang bisa berdampak politik bagi pemerintah yang sedang berkuasa sekarang, terutama di masa menjelang pemilu 2009. Namun yang perlu diingat bahwa baik IMF maupun Bank Dunia merupakan dua institusi keuangan internasional yang senantiasa berpegang pada Washington Consensus dalam setiap kebijakannya. Untuk itulah kita harus tetap mewaspadai conditionalities (persyaratan) yang akan dikenakan oleh Bank Dunia dalam memberikan pinjaman.

Momentum krisis finansial global yang membuktikan bagaimana “kegagalan” mekanisme pasar ini seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menegosiasikan kembali utang-utang pemerintah dan bukannya melakukan restrukturisasi utang melalui mekanisme pasar juga atau menarik pinjaman multilateral dan bilateral baru. Data Dirjen Pengelolaan Utang menyebutkan bahwa sampai dengan akhir September 2008 jumlah penarikan pinjaman luar negeri pemerintah kumulatif sebesar USD 183.569,7 juta sedangkan jumlah cicilan pokok, bunga dan biaya-biaya utang luar negeri yang telah dibayarkan sebesar USD 192.322 juta. Dengan demikian, jumlah yang dibayarkan sebenarnya sudah jauh lebih besar dari jumlah pinjaman luar negeri yang diterima Indonesia. dengan kata lain sebenarnya utang-utang luar negeri kita sudah terbayar lunas, bahkan lebih.

Jika berani melakukan tuntutan penghapusan utang, dan banyak argumentasi yang bisa dipakai bahwa tuntutan penghapusan utang memang legitimate untuk diterima Indonesia, maka pemerintah tidak perlu mengajukan pinjaman baru untuk mengatasi krisis. Alokasi pembayaran utang luar negeri bisa dimanfaatkan untuk membantu rakyat mengatasi dampak krisis. Langkah ini tentunya akan lebih bermanfaat bagi rakyat daripada kebijakan memotong subsidi pangan untuk mempertahankan sektor riil dari hantaman krisis.