RAPBN 2009: Pembuktian Komitmen Pemerintah untuk Memenuhi Hak Dasar Rakyat?

Pidato kenegaraan yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir pemerintahannya telah mencapai banyak keberhasilan. Keberhasilan tersebut dilihat dari turunnya angka kemiskinan, naiknya anggaran pendidikan, kesehatan, serta terjaganya angka pertumbuhan ekonomi diatas 6%.

Pidato kenegaraan yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir pemerintahannya telah mencapai banyak keberhasilan. Keberhasilan tersebut dilihat dari turunnya angka kemiskinan, naiknya anggaran pendidikan, kesehatan, serta terjaganya angka pertumbuhan ekonomi diatas 6%. Satu hal yang menjadi kebanggaan dalam RAPBN 2009 adalah dipenuhinya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Tidak hanya untuk pendidikan, presiden juga menyebutkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan perdesaan, sebesar Rp 142,8 triliun.

Dalam gambaran RAPBN 2009 tersebut, memang terlihat bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Namun di sisi lain, apakah yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraannya tersebut sudah berada dalam jalur yang benar untuk memenuhi kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar rakyat sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi?

Pilihan kebijakan yang diambil seperti yang tercantum dalam RAPBN 2009 tidak banyak berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Janji pemerintah untuk mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan ternyata harus dibayar dengan kenaikan defisit anggaran sebesar Rp 20 triliun. Dengan membengkaknya defisit maka semakin besar pula ketergantungan pemerintah terhadap sumber pembiayaan utang dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam RAPBN 2009, pembiayaan luar negeri tetap bernilai minus. Dengan demikian sebenarnya pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri menyumbang defisit anggaran sebesar Rp 11,1 triliun. Selama ini pemerintah menganggap bahwa beban utang luar negeri merupakan kewajiban yang harus terus dibayar kembali tanpa mempertimbangkan apakah utang yang diberikan oleh kreditor tersebut mampu mendatangkan manfaat bagi rakyat Indonesia atau tidak. Bahkan sampai sekarang pemerintah terlihat tidak memiliki usaha untuk melakukan tuntutan pengurangan atau penghapusan utang atas utang luar negeri yang tergolong sebagai utang haram atau utang tidak sah (odious debt dan illigitimate debt).

Pelunasan utang IMF lebih diprioritaskan oleh pemerintah daripada pemberian subsidi BBM dan listrik untuk rakyat yang nilainya semakin dikurangi. Keinginan pemerintah untuk memperkecil rasio utang terhadap PDB untuk mengurangi beban anak cucu di masa yang akan datang seharusnya bukan berarti mengorbankan kepentingan generasi saat ini. Konsekuensi dari tetap dibayarnya beban utang luar negeri menyebabkan alokasi kebutuhan hak dasar belum sepenuhnya terpenuhi, adanya pengurangan terhadap subsidi serta sangat membebani anggaran negara.

Selama ini pemerintah masih belum terlihat serius mencari solusi bagaimana agar Indonesia bisa keluar dari jeratan utang luar negeri. Seperti ketika presiden SBY diundang hadir dalam pertemuan negara-negara G-8 beberapa waktu lalu di Tokyo. Momentum tersebut harusnya bisa digunakan pemerintah untuk mendesakkan agenda penghapusan utang haram atau proyek-proyek utang yang terbukti tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia kepada pihak kreditor. Namun, kesempatan tersebut ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu keseriusan upaya pemerintah untuk mampu menyediakan pemenuhan hak dasar bagi rakyat dengan mengeluarkan Indonesia dari jerat utang luar negeri masih perlu dipertanyakan.

Kebijakan pemerintah yang dilakukan sampai sekarang masih belum berpihak pada kepentingan rakyat. Selama ini pemerintah lebih memprioritaskan debt service daripada membiayai subsidi dan pengeluaran sosial lainnya. Hal itu merupakan bagian dari kebijakan neoliberal yang mencakup disiplin fikal, tax reform, liberalisasi suku bunga, liberalisasi perdagangan, privatisasi dan deregulasi. Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia, komitmen untuk terus melakukan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, pertahanan dan keamanan dalam negeri seharusnya diikuti dengan upaya menciptakan kemandirian ekonomi nasional terlepas dari dominasi kepentingan ekonomi-politik negara lain.